Bidang Aset

 KEPALA BIDANG ASET

 

 

Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan perumusan perencanaan dan pemanfaatan barangmilik daerah, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah , serta penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

       Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. perumusan perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak;
  2. pelaksanaan pengkoordinasian perencanaan kebutuhan barang dengan SKPD terkait;
  3. pelaksanaan penyusunan data kebutuhan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta penyusunan daftar hasil pengadaan barang SKPD;
  4. pelaksanaan penyajian dan penyampaian data kebutuhan barang yang akan direalisasikan serta penyiapan dokumen pengadaannya;
  5. perumusan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  6. pelaksanaan pengelolaan perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  7. perumusan dan pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  8. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  9. pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan olehKepala terkait tugas dan fungsinya.
Bidang Aset, membawahkan :

  1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
  2. Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset;
  3. Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET

SUYITNO, S.STP, M.Si

NIP. 19761004 199612 1 001

Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  2. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  3. penyiapan, pengumpulan data bahan penyusunan dan proses majelis pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  4. penelitian berkas pengajuan penghapusan barang milik daerah dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  5. pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/unit kerja terkait dalam rangka proses tindak lanjut pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  6. pelaksanaan penilaian/penaksiran barang milik daerah bersama SKPD/unit kerja terkait pengapusandan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  7. penyusunan laporan pengamanan, pemeliharaan, penghapusan dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
  8. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh SKPD dalam rangka pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengoordinasian pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkaitdengan tugas dan fungsinya.
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN ASET

JAJAT SUDRAJAT, S.AP

NIP. 19780407 200801 1 006

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perencanaan kebutuhan barang daerah dan pemanfaatan barang milik daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Aset mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan perencanaan pengadaan kebutuhan barang milik daerah yang meliputibarang bergerak dan  barang tidak bergerak;
  2. pelaksanaan pengoordinasian perencanaan kebutuhan barang dengan SKPD terkait;
  3. pelaksanaan penyusunan data kebutuhan barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, penyusunan daftar hasil pengadaan barang, serta penyajian dan penyampaian data kebutuhan barang yang akan direalisasikan serta penyiapan dokumen pengadaannya;
  4. penyusunan perencanaan teknis dan rumusan penetapan kebijakan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah daerah;
  5. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah;
  6. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis pemanfaatan barang milik daerah yang meliputi tanah atau bangunan;
  7. pelaksanaan pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah dan bangun serah guna;
  8. pelaksanaan penyusunan surat perjanjian sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah dan bangun serah guna;
  9. pelaksanaan perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;
  10. pelaksanaan koordinasi danpembinaan kepada seluruh SKPD dalam rangka perencanaan dan pemanfaatan barang milik daerah;

KEPALA SUB BIDANG

PENATAUSAHAAN DAN PENGENDALIAN ASET

MAULANA MALIK, SE

NIP. 19810418 200902 1 001

Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset mempunya tugas melaksanakan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  2. pelaksanaan administrasi, pengawasan, dan pengendalian terhadap barang milik daerah, baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
  3. pelaksanaan penatausahaan, pengendalian,dan evaluasi terhadap barang milik daerah;
  4. penyiapan bahan penyusunan dan penyampaian laporan kondisi barang milik daerah, baik barangbergerak maupun tidak bergerak setiap tahun anggaran;
  5. pengumpulan dan pengolahan data barangmilik daerah serta penyimpanan dokumen kepemilikan;
  6. pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
  7. pelaksanaan koordinasi teknis dengan SKPD terkait, dalam rangka penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  8. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh SKPD dalam rangka penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengoordinasian penatausahaan dan pengendalian barang milik daerah;
  10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkaitdengan tugas dan fungsinya.