Bidang Pendapatan I

Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah  mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
  2. Pelaksanaan kegiatan dibidang pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
  3. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan, dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah.
  4. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja penghasil dalammeningkatkan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah.
  5. Penelitian dan pengkajian potensi wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  6. Pembinaan kepada masyarakat tentang pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  7. Pelaksanaan operasional pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran, penetapan, penagihan serta pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pendapatan I, membawahkan :

  1. Sub Bidang Pendataan;
  2. Sub Bidang Penetapan:
  3. Sub Bidang Penagihan.

Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, rertribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  2. pelaksanaan pendistribusian formulir pendataan dan pendaftaran serta penerimaan kembali formulir pendataan yang telah diisi oleh wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  3. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) selain PBB dan BPHTB;
  4. pelaksanaan penyusunan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  5. pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan pencatatan data potensi obyek dan subyek pajak daerah wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah;
  6. penyampaian formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) dan penerimaan kembali formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD) yang telah diisi oleh wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB dan retribusi sewa tanah;
  7. pelaksanaan penerbitan kartu data objek dan subjek pajak daerah selain PBB dan BPHTB serta retribusi sewa tanah;
  8. pelaksanaan pemeriksaan lapangan/lokasi dan pemutakhiran/peremajaan data terhadap wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  9. pelaksanaan pengendalian kegiatan pendataan dan pendaftaran pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau unit kerja penghasil dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah;
  11. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran serta potensi daerah;
  12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penetapan wajib pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain -lain pendapatan asli daerah;
  2. pelaksanaan penelitian, perhitungan, penilaian, dan penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah atas kartu data;
  3. pembuatan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selain PBB dan BPHTB, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
  4. pemrosesan kompensasi pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  5. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian kerja kegiatan penetapan target pendapatan asli daerah;
  6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan perencanaan kerja dan penetapan penerimaan pendapatan asli daerah;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan, pemungutan, penagihan, sanksi, banding, dan keberatan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, dan retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang penagihan dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yag dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  2. pelaksanaan pelayanan sanksi, banding, dan kebaratan penetapan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah selain PBB dan BPHTB;
  3. pelaksanaan penagihan dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  4. pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan penagihan dan pelayanan pajak selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah sesuai dengan batas kewenangannya;
  5. pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  6. pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan serta banding atas materi penetapan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi daerah tertentu, serta meneruskan penyidikan permohonan keberatan tersebut sesuai batas kewenangannya;
  7. pelaksanaan penagihan pasif dan aktif melalui prosedur pemeriksaan, peringatan, teguran, dan surat tagihan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu sampai kepada penindakan penyitaan;
  8. pelaksanaan pembinaan kepad masyarakat tentang pajak selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  9. pelaksanaan pengendalian kegiatan penagihan dan pelayanan pajak daerah selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain – lain pendapatan asli daerah;
  10. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pemungutan, penagihan, penghapusan, penindakan, sanksi, banding, keberatan, dan pelayanan pajak selain PBB dan BPHTB, retribusi sewa tanah, bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain -lain pendapatan asli daerah;
  11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.