Bidang Pendapatan II

 KEPALA BIDANG PENDAPATAN II

Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Pendapatan II mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan kebijakan teknis dibidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
3. Perumusan dan pengaturan teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
4. Perumusan dan pengaturan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
5. Pelaksanaan operasional pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Pelaksanaan Penyajian data dan informasi dan penerimaan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan dan pelayanan PBB, BPHTB, Dana Perimbangan dan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya

Kasubbid Pendataan dan Penetapan

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan mempunyai fungsi :

• pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan penyusunan dan pemeliharaan daftar induk objek dan subjek PBB dan wajib BPHTB;
• pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pencatatan, perekaman, pengawasan/validasi, penyusunan, dan penyajian data serta informasi obyek dan subjek PBB dan BPHTB;
• penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada Wajib PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan pengkajian potensi pajak, pemeriksaan lapangan/lokasi dan pembentukan dan pemutakhiran/peremajaan basis data nilai objek PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan penelitian, perhitungan, penilaian, dan penetapan PBB dan BPHTB
• pembuatan dan penerbitan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) PBB dan BPHTB;
• pemrosesan kompensasi PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait dalam meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan pengendalian kegiatan pendataan, pendaftaran, dan penetapan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan pendataan, pendaftaran, dan penetapan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

SITI JUBAEDAH, AP

NIP. 19760423 199501 2 001

Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

• Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah ;
• pelaksanaan pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah;
• pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah ;
• pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi lain – lain pendapatan daerah yang sah ;
• pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, instansi, dan unit kerja terkait dalam kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah;
• pelaksanaan pengendalian kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah;
• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengelolaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

• pelaksanaan penyiapan dan pendistribusian surat – surat yang berhubungan dengan penagihan dna pelayanan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan administrasi yang berkaitan dengan penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB sesuai dengan batas kewenangannya;
• pelaksanaan pelayanan permohonan keberatan serta banding atas materi penetapan PBB dan BPHTB sekaligus meneruskan penyidikan permohonan keberatan tersebut sesuai batas kewenangannya;
• pemrosesan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi;
• pemrosesan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan penelitian lapangan atas permohonan mutasi PBB Perdesaan dan Perkotaan;
• pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan urusan penatausahaan piutang, penundaan, dan angsuran tunggakan PBB dan BPHTB, serta penagihan pasif dan aktif;
• pelaksanaan pembinaan kepada masyarakat tentang PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan pengendalian kegiatan penagihan dan pelayanan PBB dan BPHTB;
• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.