Bidang Perbendaharan

 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAANH. YUS RUSMADI, SE.M.Ak

NIP. 19710607 199802 1 006

Kepala Bidang Perbendaharan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, pembinaan pengelolaan keuangan daerah serta penatausahaan penerimaan, pengeluaran dan pembukuan kas daerah serta pengelolaan belannja daerah non program.

       Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan  mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Pelaksanaan fungsi kuasa BUD;
  3. Pelaksanaan dan pengendalian atas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
  4. Penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas;
  5. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan, pengeluaran, dan pembukuan kas daerah;
  6. Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  7. Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan Kepala terkait tugas dan fungsinya.
Bidang Perbendaharaan, membawahkan :

  1. Sub Bidang Penerimaan;
  2. Sub Bidang Pengeluaran;
  3. Sub Bidang Pengendalian dan Laporan.
KEPALA SUB BIDANG PENERIMAANINDRA SULASTRI, S.Sos

NIP. 19780413 200604 2 009

Kepala Sub Bidang Penerimaan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan uang daerah, penatausahaan dan pembinaan penerimaan daerah, serta pembukuan kas daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Penerimaan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan pencatatan, pengklasifikasian, dan penyimpanan uang penerimaan pendapatan daerah dan pembukuan kas daerah;
  2. pelaksanaan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan daerah yang berupa kas dan yang setara kas;
  3. penyiapan bahan penyimpanan dan penempatan kas daerah dan penatausahaan investasi daerah serta pinjaman daerah;
  4. pembuatan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran serta laporan Posisi Kas Harian;
  5. pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
  6. penyusunan dan penyediaan laporan aliran kas secara periodik;
  7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BIdang terkait dengan tugas dan fungsinya.
KEPALA SUB BIDANG PENGELUARANSUSANTO, S.Sos

NIP. 19810511 200604 1 005

Kepala Sub Bidang Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan pengeluaran belanja daerah, serta pembinaan pengeluaran belanja daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pengeluaran mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan register atas Surat Printah membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belnaj SKPD;
  2. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan dan penatausahaan belanja pegawai;
  3. pelaksanaan pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD dan SKPKD;
  4. penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Penolakan Pencairan Dana;
  5. pelaksanaan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
  6. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan fasilitasi dengan instansi dan SKPD terkait dala Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Surat Penolakan Pencairan Dana;
  7. pelaksanaan pembinaan bendahara SKPD;
  8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA SUB BIDANG

PENGENDALIAN DAN LAPORANSRI DANINGSIH

NIP. 19681025 199901 2 001

Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Laporan mempunya tugas melaksanakan pengendalian terhadap pengelolaan dan penatausahaan belanja daerah dan melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Laporan mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, dan penelitian surat pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran SKPD;
  2. pelaksanaan rekapitulasi dan pencatatan surat pertanggungjawaban fungsional dan pembuatan bukti rekonsiliasi pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran SKPD;
  3. pelaksanaan penerimaan, pemeriksaan, dan rekapitulasi pertanggungjawaban fungsional dari bendahara pengeluaran SKPD;
  4. pelaksanaan penyusunan laporan atas penerimaan dan pengeluaran kepada pemerintah pusat dan instansi terkait;
  5. pelaksanaan pembinaan teknis kepada bendahara penerimaan dan pengeluaran SKPD;
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.